Modernisasi Parkir di Tengah Tantangan Keadilan Sosial

Dok foto bersama Ormas Mantra

 Kota Surabaya, Jawa Timur

Pemerintah Kota Surabaya tengah gencar menggalakkan program digitalisasi sistem parkir sebagai upaya menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, kebijakan yang diharapkan membawa efisiensi tersebut justru menuai kritik keras karena dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi para juru parkir atau yang akrab disapa jukir sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan operasional di lapangan.

 

Ali Wafa, atau yang akrab disapa Abah Wefa selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Surabaya dari Organisasi Masyarakat Madura Nusantara (MANTRA), menegaskan bahwa sektor parkir memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar urusan pemungutan retribusi.

Baginya, sektor ini merupakan urat nadi ekonomi kerakyatan yang menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga di Surabaya dan wilayah Jawa Timur lainnya.

 

Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah ketimpangan dalam skema pembagian pendapatan yang saat ini diberlakukan dengan rasio 40:60.

Menurut Abah Wefa, rasio tersebut sangat tidak adil dan tidak masuk akal, baik ditinjau dari sudut pandang kemanusiaan maupun aturan hukum yang berlaku. Hal ini diperparah dengan pembebanan risiko operasional yang sepenuhnya ditimpakan kepada para jukir.

 

"Jika terjadi kehilangan kendaraan, seluruh tanggung jawab dipikul oleh jukir. Di mana peran pemerintah saat mereka menghadapi musibah di lapangan? Jika pihak pengelola mengambil porsi yang lebih besar dari pendapatan, seharusnya mereka juga ikut menanggung risiko, misalnya dengan menyediakan jaminan asuransi," ujar Abah Wefa dalam pernyataannya, Kamis (09/04/2026).

 

Lebih jauh, ia mempertanyakan keselarasan kebijakan tersebut dengan dasar negara Indonesia. Menurutnya, membiarkan satu pihak menanggung seluruh risiko sendirian merupakan bentuk pengabaian terhadap Sila Kelima Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Apakah pemerintah sudah melupakan esensi keadilan sosial, atau justru sengaja mengabaikannya demi mengejar target pendapatan semata?" tegasnya.

 

Untuk memperbaiki kondisi tersebut sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi profesi jukir, pihak MANTRA mendesak pemerintah kota untuk segera merealisasikan tiga poin utama.

Pertama, memberikan pengakuan terhadap wadah organisasi para jukir sebagai mitra resmi yang memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Kedua, menjamin perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja.

Ketiga, melakukan penyesuaian terhadap skema pembagian hasil. Jika pemerintah belum mampu menyediakan jaminan asuransi, maka usulan rasio pembagian menjadi 70:30 patut dipertimbangkan sebagai bentuk kompensasi atas tingginya risiko kerja.

 

Di sisi lain, Abah Wefa juga menyoroti pemberitaan di masyarakat yang kerap melabeli profesi ini dengan pandangan negatif atau identitas premanisme.

Ia meminta agar publik dan aparat bersikap lebih objektif dan tidak serta-merta menyamaratakan kasus yang melibatkan oknum luar sebagai kesalahan seluruh profesi.

"Banyak kasus yang sebenarnya tidak melibatkan jukir resmi, namun yang terkena imbasnya adalah nama baik profesi ini. Kita butuh pembuktian yang akurat, bukan penilaian sepihak," ujarnya.

 

Di akhir pernyataannya, Abah Wefa mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari instansi teknis hingga wakil rakyat, untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.

Menurutnya, modernisasi memang menjadi kebutuhan agar pelayanan menjadi lebih baik, namun tidak boleh melupakan nilai-nilai lokal dan aspek sosial.

Jika kemajuan tersebut justru membuat nasib pekerja di lapangan semakin sulit, maka inovasi yang dilakukan hanyalah cara baru untuk menekan kelompok ekonomi lemah di Kota Surabaya yang dikenal sebagai Kota Pahlawan.

#modernisasi #parkir #kotasurabaya #pemerintahkota #keadilansosial